Para pendukung gerakan prodemokrasi Myanmar terlibat dalam boikot nasional terhadap seluruh aktivitas ekonomi hari Rabu, untuk menandai peringatan dua tahun penggulingan pemerintah sipil oleh militer.
Para pemimpin mendesak pengusaha untuk menutup toko mereka dan warga agar tinggal di rumah sebagai bagian dari “pemogokan senyap” terhadap junta militer terkait penggulingan Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya pada 1 Februari 2021.
Foto-foto yang diunggah di media sosial menunjukkan jalan-jalan Yangon, ibu kota komersial Myanmar, sebagian besar sepi.
BACA JUGA: Para Analis Desak Indonesia Ambil Tindakan Tegas terhadap MyanmarLiga Nasional untuk Demokrasi, partainya Suu Kyi, menang telak pada pemilu November 2020 atas Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dukungan militer. Junta mengklaim kecurangan electoral yang meluas sebagai alasan menggulingkan pemerintah sipil dan membatalkan hasil pemilu. Komisi pemilihan sipil membantah tuduhan itu sebelum lembaga itu dibubarkan.
Kudeta itu segera menyebabkan demonstrasi antijunta di seluruh Myanmar yang menyebabkan kematian lebih dari 2.900 warga sipil dan lebih dari 18 ribu orang ditangkap militer, menurut Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau independen. Kerusuhan juga berkembang menjadi konflik pedesaan yang mematikan antara militer dan pasukan bersenjata yang dibantu oleh beberapa kelompok pemberontak etnis yang telah puluhan tahun berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.
Para anggota parlemen terpilih yang dilarang menduduki kursi mereka setelah kudeta 2021 telah membentuk pemerintah bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional, yang menyerukan pemberontakan nasional terhadap melawan junta. Suu Kyi, yang memimpin pemerintahan sipil sebagai anggota dewan negara, menjalani hukuman total 33 tahun penjara setelah ia divonis bersalah dalam serangkaian persidangan dengan beberapa tuduhan pidana yang diajukan oleh militer.
Junta pada Rabu (1/2) diperkirakan mengumumkan apakah akan memperpanjang keadaan darurat atau melanjutkan rencana untuk mengadakan pemilihan umum tahun ini, yang menurut para aktivis dikecam sebagai pemilu palsu.
AS, Australia, Inggris dan Kanada mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap junta Myanmar menjelang peringatan hari Rabu, di antaranya terhadap komisi pemilu yang disetujui militer serta perusahaan-perusahaan dukungan militer.
Sanksi yang paling signifikan diberlakukan oleh Inggris dan Kanada terhadap perusahaan-perusahaan yang telah memasok bahan bakar pesawat bagi junta untuk melancarkan serangan udara terhadap pasukan prodemokrasi dan kelompok pemberontak etnis sekutu mereka di pedesaan Myanmar. [uh/ab]