Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pada Selasa (5/7), mengumumkan bahwa pihaknya menggugat negara bagian Arizona, yang terletak di wilayah barat daya Amerika itu, atas persyaratan bukti kewarganegaraan untuk pendaftaran pemilih.
Gugatan itu adalah tindakan hukum terbaru yang diambil Departemen Kehakiman terhadap sejumlah negara bagian yang dikuasai Partai Republik atas undang-undang yang baru diberlakukan yang menurut departemen itu dapat membatasi hak suara.
Undang-undang pemilu di Arizona, yang mulai berlaku pada Januari 2023, mengharuskan pemilih menunjukkan “bukti dokumen kewarganegaraan” sebelum mereka dapat memilih dalam pemilihan presiden atau memilih melalui surat dalam pemilihan federal mana pun. Para pendukung hak suara mengatakan undang-undang tersebut dapat memaksa ribuan pemilih terdaftar untuk dikeluarkan dari daftar pemilih negara bagian.
Persyaratan itu merupakan “pelanggaran buku teks” dari Undang-Undang Pendaftaran Pemilih Nasional 1993 (NVRA), kata Kristen Clarke, asisten jaksa agung untuk Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman.
“Arizona telah mengesahkan undang-undang yang usang dengan memberlakukan persyaratan yang melanggar hukum dan tidak perlu yang akan memblokir pemilih yang memenuhi syarat dari daftar pendaftaran untuk pemilihan federal tertentu,” kata Clarke ketika mengumumkan gugatan tersebut.
Gugatan itu diajukan di bawah NVRA dan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964.
NVRA mengharuskan negara bagian untuk menerima dan menggunakan formulir pendaftaran pemilih lewat pos yang dikembangkan secara nasional. Undang-undang Arizona itu antara lain mengharuskan pendaftar untuk menunjukkan tempat lahir mereka, persyaratan yang menurut Departemen Kehakiman “tidak penting” untuk membuktikan kewarganegaraan.
Departemen Kehakiman mengatakan persyaratan pendaftaran pemilih Arizona yang baru “melanggar” keputusan Mahkamah Agung 2013 yang menolak upaya sebelumnya oleh negara bagian itu untuk menerapkan persyaratan serupa. [lt/rs]
Forum