Tautan-tautan Akses

Blinken Bertemu Pemimpin Muda Burma di Bangkok


Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kanan) bertemu dengan sejumlah pemuda lulusan program pertukaran pelajar AS di sebuah kafe di Bangkok, Thailand pada 10 Juli 2022. (Foto: Pool via AP/Stefani Reynolds)
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kanan) bertemu dengan sejumlah pemuda lulusan program pertukaran pelajar AS di sebuah kafe di Bangkok, Thailand pada 10 Juli 2022. (Foto: Pool via AP/Stefani Reynolds)

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, pada Minggu (10/7), bertemu dengan enam pemimpin muda dari Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma di Bangkok di tengah kunjungan ke negara tersebut di mana ia mendesak negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk berbuat lebih banyak guna menekan pemerintah militer Myanmar untuk kembali kepada pemerintahan demokratis.

Myanmar masih terjerumus dalam kerusuhan sipil setelah kudeta militer di negara itu menggulingkan pemerintah yang dipimpin sipil pada Februari 2021.

Lebih dari 91.000 orang yang mengungsi dari Burma saat ini tinggal di Thailand, sebagian di antaranya melarikan diri setelah mengalami penganiayaan dari pemerintah militer.

Blinken berbicara selama hampir satu jam dengan para pemimpin muda yang berbasis di Thailand tentang situasi di negara asal mereka.

Kelompok tersebut membahas perlunya lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Burma, sebuah proposal untuk meloloskan sebagian dari dana senilai $1 miliar yang dibekukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Kelompok itu juga membahas penetapan alokasi untuk program sipil seperti pendidikan daring, serta keprihatinan mengenai perlakuan terhadap etnis minoritas di negara bagian Rakhine, Burma. Setelah pembicaraan tersebut, Blinken kepada wartawan mengatakan para pemimpin muda "tetap berkomitmen untuk membangun masa depan yang demokratis."

Washington memblokir upaya junta Burma untuk memindahkan dana sekitar $1 miliar yang ditahan di Federal Reserve Bank of New York beberapa hari setelah junta merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021. Perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden memberi pejabat AS wewenang hukum untuk memblokir dana tersebut tanpa batas waktu. [my/jm]

Forum

XS
SM
MD
LG